Reformasi tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu langkah penting menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurut Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, M.Sc., reformasi tata kelola keuangan daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Salah satu langkah konkrit dalam reformasi tata kelola keuangan daerah adalah dengan menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, “Dengan adanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.”
Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Ketua BPKP, Moermahadi Soerja Djanegara, “Audit yang dilakukan oleh BPKP dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.”
Reformasi tata kelola keuangan daerah bukanlah hal yang mudah, namun dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, langkah ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Reformasi tata kelola keuangan daerah harus menjadi agenda utama bagi setiap pemerintah daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik.”