Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan di daerah, termasuk di Provinsi Aceh. Namun, seberapa efektif BPK dalam melaksanakan tugasnya? Apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan?
Menurut Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, BPK harus terus meningkatkan kualitas pengawasannya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik di daerah. “Tanggung jawab BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan di Aceh sangatlah besar. Kita berharap BPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Nova Iriansyah.
Dalam mengawasi pengelolaan keuangan di Aceh, BPK perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Aceh dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kerjasama yang baik antara BPK dan pihak terkait akan mempermudah proses pengawasan dan memastikan bahwa keuangan daerah di Aceh dikelola dengan baik.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, BPK harus dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang kurang baik. “BPK harus tidak hanya sekedar menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi untuk perbaikan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah,” ujar Askolani.
Dengan adanya sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan pengelolaan keuangan di Aceh dapat semakin baik. Tanggung jawab BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan di Aceh bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerjasama yang baik, semua pihak dapat bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Aceh.