Peran penting penegakan hukum keuangan dalam meningkatkan keadilan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipandang remeh. Menurut pakar ekonomi, penegakan hukum keuangan yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan transparan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Penegakan hukum keuangan yang baik akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan tindak pidana keuangan lainnya. Hal ini akan membantu menciptakan keadilan ekonomi di Indonesia.”
Selain itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, juga menekankan pentingnya peran penegakan hukum keuangan dalam memerangi korupsi. Menurutnya, “Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang merugikan keadilan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum keuangan harus diperkuat untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi.”
Dalam upaya meningkatkan keadilan ekonomi, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penegakan hukum keuangan. Salah satunya adalah dengan mendirikan Satuan Tugas Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (SATGAS PTPPU) yang berada di bawah KPK.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, “SATGAS PTPPU memiliki peran penting dalam menindak tindak pidana pencucian uang yang merugikan perekonomian negara. Dengan adanya penegakan hukum keuangan yang kuat, diharapkan keadilan ekonomi di Indonesia dapat terwujud.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum keuangan dalam meningkatkan keadilan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan transparan guna mencapai keadilan ekonomi yang diinginkan.