Peran tata kelola keuangan publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Menurut Mardiasmo, seorang pakar tata kelola keuangan publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan good governance. “Transparansi menciptakan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, peran tata kelola keuangan publik menjadi sangat krusial. Melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah secara lebih objektif. Hal ini juga menjadi landasan bagi terciptanya akuntabilitas, dimana setiap pengeluaran dan penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, tantangan dalam implementasi tata kelola keuangan publik yang baik juga tidak bisa dianggap enteng. Banyak lembaga dan pemerintah daerah yang masih belum mampu mencapai standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana publik dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kesadaran bersama dari seluruh pihak untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Tata kelola keuangan publik yang baik akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.”